PENANGANAN KEJAHATAN CYBER DI INDONESIA

Meski Indonesia menduduki peringkat pertama dalam cybercrime pada tahun 2004, akan tetapi jumlah kasus yang diputus oleh pengadilan tidaklah banyak. Dalam hal ini angka dark number cukup besar dan data yang dihimpun oleh Polri juga bukan data yang berasal dari investigasi Polri, sebagian besar data tersebut berupa laporan dari para korban. Ada beberapa sebab mengapa penanganan kasus cybercrime di Indonesia tidak memuaskan:

1. Ketersediaan dana atau anggaran untuk pelatihan SDM sangat minim
2. Ketiadaan Laboratorium Forensik Komputer di Indonesia
3. Citra lembaga peradilan yang belum membaik
4. Kesadaran hukum untuk melaporkan kasus ke kepolisian rendah
5. Upaya penanganan cybercrime membutuhkan keseriusan semua pihak

Beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah :

1. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut.
2. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional.
3. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime.
4. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi.
5. Meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties.

Contoh bentuk penanggulangan antara lain :

• IDCERT (Indonesia Computer Emergency Response Team), Salah satu cara untuk mempermudah penanganan masalah keamanan adalah dengan membuat sebuah unit untuk melaporkan kasus keamanan.

• Sertifikasi perangkat security, Perangkat yang digunakan untuk menanggulangi keamanan semestinya memiliki peringkat kualitas.

KASUS PERETAS SITUS RESMI SBY

Wildan Yani S (22), yang meretas (hack) situs resmi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, www.presidensby.info merupakan lulusan Sekolah Teknik Menengah (STM) jurusan Teknik Sipil. Tanpa latar belakang ilmu teknologi informasi maupun sejenisnya itu, Wildan belajar meretas situs secara otodidak atau belajar sendiri.

"Dia belajar komputer secara otodidak. Dia alumni atau tamatan STM pembangunan sipil," ujar Direktur Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) Arief Sulistyo .

Wildan ditangkap di tempat kerjanya daerah Jember, Jawa Timur, Jumat, 25-jan-2013.
Wildan bekerja sebagai administrator di CV.Surya Infotama yang memiliki usaha warung telekomunikasi (wartel) sekaligus warung internet.

Penangkapan terhadap Wildan dilakukan melalui investigasi online terhadap situs www.jatireja.network yang merupakan internet service provider (ISP). Situs presidensby.info, www.jatireja.network adalah internet service provider.

Dari hasil online investigation, didapatkan identitas dengan rangkaian yang panjang atau IP adressnya, dan posisinya di Jember. Posisi itu adalah warnet. Sehingga, saat online langsung di lakukan penangkapan.

Atas penangkapan itu, polisi menyita dua unit CPU di Jember. Sebanyak 5 orang saksi yang juga pengelola situs telah diperiksa. Wildan pun terancam pasal 22 huruf B Undang-undang 36/1999 tentang Telekomunikasi dan pasal 30 ayat 1, ayat 2 dan atau ayat 3, jo pasal 32 ayat 1 UU no 11/2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik (ITE).

Di samping itu, penangkapan Wildan memicu reaksi dari kelompok hacker internasional terkemuka Anonymous.  Mereka pun menyatakan "perang" terhadap Pemerintah Republik Indonesia dengan menumbangkan situs-situs berdomain '.go.id'. Satu-persatu situs-situs pemerintah diretas dan dengan target utama kembali melumpuhkan situs Presiden SBY. Sejak saat itu tak kurang dari tujuh domain telah dilumpuhkan dan sebagian di-deface alias diganti tampilan berisi pesan peringatan. Situs-situs yang sudah dilumpuhkan antara lain beberapa sub domain di situs KPPU, BPS, KBRI Tashkent, Kemenkumham, Depsos, dan Kemenparekraf, bahkan Indonesia.go.id.

"Government of Indonesia, you cannot arrest an idea NO ARMY CAN STOP US #Anonymous #OpFreeWildan #FreeAnon," (Pemerintah Indonesia tidak dapat membelenggu sebuah pemikiran. Tidak ada pasukan apapun yang dapat menghentikan kami) demikian pernyataan di situs Twitter kelompok hacker tersebut.

PASAL UU ITE YANG MENJERAT PERETAS SITUS RESMI SBY

Pasal UU ITE yang Menjerat Wildan si Peretas Situs SBY

Berikut ini adalah Pasal UU ITE yang Menjerat Wildan si Peretas Situs SBY.

Pasal 22 huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan pasal 30 ayat 1, ayat 2, dan atau ayat 3, jo pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

Dua Pendapat Berbeda untuk Penanganan Wildan

DPR RI mengusulkan agar Wildan diberi beasiswa, alasannya hacker perlu mendapatkan pembinaan agar tidak berbuat yang tidak diinginkan oleh pemerintah, terutama perihal keamanan situs-situs resmi milik pemerintah.

"Pelaku peretas situs Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wildan Yani Ashari diusulkan agar diberikan beasiswa." ~ Mardani Ali Sera,anggota Komisi I DPR

Sedangkan pendapat Tifatul Sembiring (Menkominfo) Wildan harus menyelesaikan urusan akibat perbuatannya secara hukum perundang-undangan ITE.

"Saya belum terpikir untuk memberikan beasiswa kepada Wildan. Pasalnya, Wildan masih diproses oleh aparat yang berwajib."

TAHUKAH ANDA? 

Ternyata, niat Wildan Yani Ashari untuk meretas situs resmi RI 1 tidak dengan disengaja. Pada saat itu dirinya tengah meretas situs www.jatireja.network - sebuah penyedia jasa pengelolaan website dan kebetulan di dalamnya terdaftar situs www.presidensby.info.

PENGERTIAN

Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya) yang umumnya diasosiasikan dengan internet.

RUANG LINGKUP CYBER LAW

Jonathan Rosenoer dalam Cyber Law - The Law Of Internet menyebutkan ruang lingkup cyber law :

1. Hak Cipta (Copy Right)
2. Hak Merk (Trademark)
3. Pencemaran nama baik (Defamation)
4. Fitnah, Penistaan, Penghinaan (Hate Speech)
5. Serangan terhadap fasilitas komputer (Hacking, Viruses, Illegal Access)
6. Pengaturan sumber daya internet seperti IP-Address, domain name
7. Kenyamanan Individu (Privacy)
8. Prinsip kehati-hatian (Duty care)
9. Tindakan kriminal biasa yang menggunakan TI sebagai alat Isu prosedural seperti yuridiksi, pembuktian, penyelidikan dan lain-lain.
10. Kontrak / transaksi elektronik dan tanda tangan digital
11. Perangkat Hukum Cyber Law
12. Pornografi
13. Pencurian melalui Internet
14. Perlindungan Konsumen
15. Pemanfaatan internet dalam aktivitas keseharianseperti e- commerce, e-government, e-education

PERANGKAT CYBER LAW

Pembentukan Cyberlaw tidak lepas dari sinergi pembuat kebijakan cyberlaw (pemerintah) dan pengguna dunia cyber dalam kaidah memenuhi etika dan kesepakatan bersama. Agar pembentukan perangkat perundangan tentang teknologi informasi mampu mengarahkan segala aktivitas dan transaksi di dunia cyber sesuai dengan standar etik dan hukum yang disepakati maka proses pembuatannya diupayakan dengan cara Menetapkan prinsip-prinsip dan pengembangan teknologi informasi yaitu antara lain :

1.  Melibatkan unsur yang terkait (pemerintah, swasta, profesional).
2.  Menggunakan pendekatan moderat untuk mensintesiskan prinsip
3.  Memperhatikan keunikan dari dunia maya
4.  Mendorong adanya kerjasama internasional mengingat sifat internet yang global
5.  Menempatkan sektor swasta sebagai leader dalam persoalan yang menyangkut industri dan perdagangan.
6.  Pemerintah harus mengambil peran dan tanggung jawab yang jelas untuk persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
7.  Aturan hukum yang akan dibentuk tidak bersifat restriktif melainkan harus direktif dan futuristik
8.  Melakukan pengkajian terhadap perundangan nasional yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan munculnya persoalan hukum akibat transaksi di internet seperti : UU hak cipta, UU merk, UU perlindungan konsumen, UU Penyiaran dan Telekomunikasi, UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal Asing, UU Perpajakan, Hukum Kontrak, Hukum Pidana dll.

Cyberlaw tidak akan berhasil jika aspek yurisdiksi hukum diabaikan. Karena pemetaan yang mengatur cyberspace menyangkut juga hubungan antar kawasan, antar wilayah, dan antar negara, sehingga penetapan yuridiksi yang jelas mutlak diperlukan. Ada tiga yurisdiksi yang dapat diterapkan dalam dunia cyber :

1. yurisdiksi legislatif di bidang pengaturan,
2. yurisdiksi judicial, yakni kewenangan negara untuk mengadili atau menerapkan kewenangan hukumnya,
3. yurisdiksi eksekutif untuk melaksanakan aturan yang dibuatnya.

PERKEMBANGAN KEBIJAKAN IT DI INDONESIA

Ada dua model yang diusulkan untuk mengatur kegiatan di cyber space, yaitu :

Model ketentuan Payung (Umbrella Provisions), Model ini dapat memuat materi pokok saja dengan memperhatikan semua kepentingan (seperti pelaku usaha, konsumen, pemerintah dan pemegak hukum), Juga keterkaitan hubungan dengan peraturan perundang – undangan.

Model Triangle Regulations, sebagai upaya mengantisipasi pesatnya laju kegiatan di cyber space. Upaya yang menitikberatkan permasalahan prioritas yaitu pengaturan sehubungan transaksi online, pengaturan sehubungan privacy protection terhadap pelaku bisnis dan konsumen, pengaturan sehubungan cyber crime yang memuat yuridiksi dan kompetensi dari badan peradilan terhadap kasus cyber space.